Dasar hukum :

1. Undang - Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Undang - Undang RI Nomor 32 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
3. Undang - Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Undang - Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
6. Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga badan Penyelenggara Jaminan Sosial
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesaertaan Program Jaminan Sosial
9. Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
10. Permenaker Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Penerima Upah
11. Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
12. Permen RB RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedomanan Pelayanan Umum